Nasib Petani Garam, Mengapa Masih Impor?

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Oleh : Faisal Djabbar*

Ada yang menarik dari pidato Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah 2015-2020 Haedar Nashir, pada 27 Desember 2020, saat menyampaikan rencana lembaganya mendirikan institusi pendidikan Muhammadiyah di Melbourne, Australia. Beliau mengatakan, “bahkan sekarang ini kita tidak berdaya. Garam saja kita ini impor. Masa orang Pekalongan ndak bisa bikin garam. Masa kok impor.”

Seruan Haedar Nashir di atas merupakan contoh ketakberdayaan bangsa Indonesia menghadapi desak globalisasi, terutama pendidikan. Tapi, ketaksanggupan negeri ini mandiri di sektor pangan, khususnya garam, juga sebuah pekik gundah yang berguna.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019) bilang lahan garam nusantara seluas 22.592 hektar. Ladang garam itu meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, pesisir Sumatera, dan Sulawesi Selatan.

Petani kita bisa menghasilkan rata-rata 2,6 juta ton garam per tahun. Kebutuhan garam, baik konsumsi maupun industri, dalam setahun mencapai 4 juta ton (BPS, 2019).

Pemerintah Indonesia membedakan dua jenis garam: konsumsi dan industri. Garam konsumsi adalah garam untuk campuran masakan dengan kadar NaCl antara 94,7 sampai kurang dari 97 persen. Garam industri adalah garam untuk bahan baku industri dengan kadar NaCl minimal 97 persen.

READ  Pencopotan Baliho dan Wacana Pembubaran FPI, Prosedur Hukumnya?

Hampir seluruh produksi garam lokal berkadar NaCl kurang dari 97 persen, sehingga tak memenuhi standar industri. Padahal, 80 persen kebutuhan garam di negeri ini didominasi industri (Kementerian Perindustrian, 2019). Akibatnya, pintu impor garam terbuka sangat lebar.

Pada sisi lain, petani garam rakyat belum bisa sejahtera dengan panennya. Hal ini karena kualitas garam rakyat yang rendah, sehingga harga jualnya sangat rendah. Pada Juli 2019, misalnya, harga garam petani hanya kisaran Rp 300 – Rp 500 per kilogram (tirto.id). Padahal, biaya produksi rata-rata Rp 450 per kilogram. Biaya produksi lebih tinggi ketimbang harga jual.

Persoalan jatuhnya harga garam di tingkat petani ini disebabkan belum tegasnya pemerintah melindungi harga. Harga garam rakyat dibebaskan naik-turun mengikuti mekanisme pasar. Dalam keadaan seperti itu, petani garam berada pada posisi sangat lemah, marginal, sehingga sulit mendapatkan harga jual garam yang menguntungkan mereka.

Jadi, petambak garam tidak memiliki daya tawar. Ketika garam mereka tidak terjual, mereka tidak punya modal untuk proses produksi garam musim selanjutnya, sehingga mereka terpaksa menjualnya dengan harga rendah kepada pemodal.

READ  Ekspor Perdana PT Master Kidz Jadi Angin Segar untuk Perekonomian

Pembelian garam petani, yang harganya relatif rendah, didominasi oleh hanya beberapa perusahaan. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuatan pasar berbentuk kartel di sisi pembelian garam di tingkat petani.

Hanya sekitar 12 perusahaan yang memiliki kapasitas pabrik yang besar, yakni 10 ton per jam. Sekitar 87 persen produksi garam rakyat diserap oleh lima perusahaan berkapital tinggi, yaitu PT Garindo, PT Budiono, PT Sumatraco, PT Susanti Megah, PT Elitestar, dan sisanya, sekitar 13 persen diserap oleh PT Garam (Gozan, Basri, dkk, 2018).

Lebih jauh, garam sesungguhnya tidak diproduksi di laut. Garam dibikin di darat. Karenanya, ketersediaan lahan menjadi penting. Kenyataannya, tidak semua lahan yang berada di garis pantai di wilayah nusantara ini bisa digunakan sebagai ladang garam. Sebagian ruas pantai dimanfaatkan untuk tambak dan pariwisata. Sebagian lagi memang tidak memungkinkan digunakan sebagai ladang garam akibat faktor geografis.

READ  Pencopotan Baliho dan Wacana Pembubaran FPI, Prosedur Hukumnya?

Sementara, dari aspek regulasi, pemerintah terlihat tidak menjadikan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sebagai panduan kebijakan. Hal ini karena pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang bertentangan dengan mandat UU tersebut.

UU Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengendalian impor komoditas pergaraman harus melalui penetapan waktu pemasukan. Tetapi, PP Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa impor garam ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

Lalu, bila UU Nomor 7 Tahun 2016 memandatkan bahwa impor komoditas garam harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 9 Tahun 2018 malah menyebutkan bahwa rekomendasi impor dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Walhasil, regulasi di atas memberi kesan pemerintah memihak kebutuhan industri untuk impor garam dengan NaCl di atas 97 persen. Sebab itu, pemerintah perlu merubah perspektifnya dengan cara membenahi ketakberdayaan garam lokal agar bisa membatasi impor.

Kita menanti kedikdayaan petambak garam lokal untuk mampu memproduksi garam untuk kebutuhan konsumsi dan industri. Entah kapan.

*Penulis adalah Pengkaji Kebijakan Pangan, bekerja pada Kedeputian Pencegahan KPK

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Replay